Jepara, 31 Maret 2026 — Komitmen negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum kembali diwujudkan melalui kegiatan Pendampingan Tahap II yang dilaksanakan di Kejaksaan Negeri Jepara. Pendampingan terhadap seorang anak berinisial MFA tersebut berlangsung pada Selasa (31/3) mulai pukul 13.00 hingga 15.15 WIB dalam suasana yang tertib dan kondusif.

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang memiliki peran penting dalam proses peradilan anak, di antaranya ibu kandung anak, penasihat hukum, serta Pembimbing Kemasyarakatan dari Pos Balai Pemasyarakatan (Bapas) Jepara, Muslim. Kehadiran mereka tidak hanya sebagai formalitas, tetapi menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan pemeriksaan berjalan sesuai prinsip perlindungan anak.

Pendampingan anak bertujuan menjamin perlindungan hak anak, memberikan rasa aman, serta memastikan anak memahami dan dapat mengikuti proses hukum secara adil tanpa tekanan. Selain itu, pendampingan juga menjaga agar setiap pemeriksaan tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Dalam perkara ini, anak diduga melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 473 ayat (4) Jo Pasal 473 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, Jo Pasal VII angka 44 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, atau Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 atas perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, atau Pasal 417 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Pembimbing Kemasyarakatan, Muslim, menegaskan bahwa pendampingan memiliki peran strategis dalam menjaga keseimbangan antara penegakan hukum dan perlindungan anak.

“Pendampingan ini bukan hanya soal proses hukum, tetapi juga memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Kami berupaya agar setiap langkah yang diambil tetap mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak,” ujar Muslim.

Ia juga menambahkan bahwa kolaborasi antara aparat penegak hukum, keluarga, dan Pembimbing Kemasyarakatan menjadi kunci utama dalam menciptakan proses peradilan yang ramah anak.

“Sinergi semua pihak sangat penting, agar anak tidak hanya menjalani proses hukum, tetapi juga mendapatkan pembinaan dan pendampingan yang tepat untuk masa depannya,” tambahnya.

“Alhamdulillah, selama kegiatan berlangsung, proses Pendampingan Tahap II berjalan dengan lancar tanpa kendala berarti. Seluruh pihak yang terlibat menunjukkan komitmen yang sama dalam menjaga suasana pemeriksaan yang kondusif dan berorientasi pada perlindungan anak,”jelasnya.

Kontributor: Humas Pos Bapas Jepara